“Dasar hukum inklusi di Indonesia sudah kuat, namun tantangan utama terletak pada perspektif pemangku kebijakan yang belum memahami isu disabilitas secara tepat. Akibatnya, fasilitas dan program sering sekadar formalitas dan tidak mengikuti prinsip universal design. Rotasi kepemimpinan membuat proses edukasi harus diulang, sementara data gender masih belum menjadi basis dalam perencanaan inklusi.”
— Fatimah Asri Mutmainah (Teh Acil, Komisi Nasional Disabilitas)
“Pengelolaan data inklusi terhambat oleh tumpang-tindih data antar-instansi yang tidak sinkron dan terbatasnya akses publik. Data sering disimpan segelintir orang dan belum dimanfaatkan optimal untuk respons cepat. Buku ini menekankan perlunya harmonisasi kebijakan data dan perlindungan penggunaan data yang transparan.”
— Meilinarti (Penulis Mendengar Suara Penyintas dan Data Driven Inclusion Project Manager Plan Indonesia 2023)
“Stigma dan isolasi masih menjadi hambatan besar bagi partisipasi penyandang disabilitas dalam bencana. Di wilayah yang belum tersentuh komunitas, banyak yang terkurung di rumah dan tak terlibat dalam mitigasi maupun pemulihan. Penguatan komunitas dan jejaring diperlukan agar partisipasi menjadi bermakna.”
— Astuti Parengkuh (Penerima SK Timur Award 2022 & Aktivis di SOLIDER Media Disabilitas)
“Inklusi membutuhkan advokasi berbasis data, penguatan kapasitas, dan kolaborasi dengan pemerintah. Klaten menjadi pionir Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas, namun tantangan ketersediaan dan pengelolaan data tetap besar. Pendataan inklusif menjadi fondasi kerja PPDK bersama mitra seperti PLAN.”
— Qoriek Asmarawi (Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten)
“Kerangka hukum inklusi sudah tersedia, tetapi implementasinya lemah akibat perspektif yang keliru dan minimnya partisipasi bermakna. Ketidaksetaraan data berujung pada program yang eksklusif, termasuk sekolah ‘inklusif’ yang tidak inklusif. Ruang publik harus bebas hambatan, bukan memaksa disabilitas menyesuaikan diri. Perbaikan perspektif dan data menjadi sangat mendesak.”
— Edy Supriyanto (Direktur SEHATI, Sukoharjo)
“Dalam bencana, kebutuhan utama penyandang disabilitas adalah informasi yang jelas dan akses evakuasi yang aman. Alat bantu, relawan terlatih, dan komunikasi yang tepat menjadi penentu keselamatan. Kisah-kisah ini penting untuk dipahami dalam upaya PRB inklusif.”
— Nanik Sri Wiji Sawitri (Perempuan Disabilitas Klaten)
“Isu gender dalam kebencanaan sering direduksi menjadi hitungan jumlah perempuan, bukan pemenuhan hak mereka: keamanan, sanitasi layak, dan kebutuhan spesifik. Penganggaran pun belum berpihak, sehingga implementasi jadi jauh dari prinsip HAM. Perspektif gender yang tepat adalah fondasi PRB yang adil.”
— Zipora Purwanti (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Disabilitas/SIGAB Indonesia)
“PPDK hadir untuk menyatukan organisasi disabilitas dan memperkuat advokasi berbasis data dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kolaborasi dengan BPBD dan PLAN menegaskan pentingnya sistem data inklusif. Tantangan utama mencakup akses wilayah, keterbukaan partisipan, dan penguatan SDM.”
— Eko Swasto (Ketua Pembina Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten)
